Surabaya,( Jatim ), Mitranegaramntv.com – Jomsen Silitonga.
Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) berencana menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan pemotongan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya yang belakangan menjadi perhatian publik.
Rencana aksi tersebut disebut akan digelar di depan Kantor DPRD Kota Surabaya, serta dilanjutkan ke Kantor DPW PKB Jawa Timur dan Kantor DPC PKB Surabaya. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan dorongan agar dugaan yang berkembang dapat ditindaklanjuti secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., mengatakan pihaknya meminta adanya klarifikasi dan penelusuran terhadap dugaan pemotongan dana reses yang disebut tidak diterima masyarakat secara utuh.
“Apabila benar terdapat pemotongan dana yang seharusnya diterima masyarakat, tentu hal itu harus dijelaskan secara terbuka. Dana reses merupakan bagian dari anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat,” ujar Baihaki Akbar, Kamis (28/5/2026).
Ia menyebut AMI mendorong partai politik maupun lembaga terkait untuk melakukan evaluasi internal apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius agar tidak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Selain itu, AMI juga meminta aparat penegak hukum dan inspektorat melakukan audit serta penelusuran terhadap penggunaan dana reses guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan.
“Kami berharap seluruh proses dilakukan secara transparan dan objektif sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota DPRD yang disebut dalam dugaan tersebut maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
Kasus dugaan pemotongan dana reses tersebut kini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan hak masyarakat dalam kegiatan serap aspirasi dewan.
( Wakil Pimpinan Redaksi )
