PALEMBANG ( Sumsel ), Mitranegaramntv.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Trioyono, S.Kom., S.H., secara resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) wilayah Sumatera Selatan. Acara yang digelar megah dan dihadiri tokoh elit nasional ini menjadi penanda kuat bahwa era jurnalisme yang tidak bertanggung jawab telah berakhir.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (27/04/2026) ini bukan sekadar seremonial biasa. Kehadiran perwakilan Penasehat Khusus Presiden RI menjadi bukti nyata bahwa eksistensi AKPERSI mendapat perhatian langsung dari tingkat pusat.
Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga memberikan penghormatan khusus melalui perwakilan Humas Polda Sumsel. Hal ini menegaskan terjalinnya kemitraan strategis antara kepolisian dan insan pers dalam wadah AKPERSI demi menjaga stabilitas keamanan dan informasi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun memberikan apresiasi tinggi dengan mengutus Staf Ahli Gubernur. Kehadiran ini sekaligus menegaskan posisi AKPERSI sebagai kekuatan baru yang membawahi sekitar 250 media di wilayah Sumatera Selatan.
Rino Trioyono: Kami Benteng Terakhir Keadilan Dalam sambutannya, Ketua Umum Rino Trioyono menegaskan kembali jati diri organisasi. Ia menekankan bahwa AKPERSI adalah Organisasi Profesi Wartawan, bukan Ormas maupun LSM.
“Dengan jaringan 2.500 media dan 100 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia, AKPERSI hadir sebagai benteng terakhir bagi keadilan masyarakat,” tegas Rino.
“Kami hadir bukan untuk menimbulkan keresahan, tetapi untuk memperbaiki marwah jurnalisme. Siapa pun pejabatnya, mulai dari Kepala Desa hingga Kepala Daerah, harus siap menghadapi kontrol sosial yang tajam, faktual, dan berimbang,” tambahnya tegas.
Siap Hadapi Era Digital, Tegas Lawan Hoaks Di tengah gempuran teknologi, AKPERSI juga menjadi garda terdepan dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Para anggotanya dibekali kemampuan untuk membedakan konten asli dan rekayasa digital, guna meminimalisir penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat merusak tatanan informasi publik.
Hingga saat ini, DPD AKPERSI Sumsel telah berhasil membentuk 10 DPC dari target total 17 kabupaten/kota. Struktur ini membawahi ratusan media lokal yang siap menjalankan fungsi kontrol sosial secara serentak.
Organisasi ini juga menerapkan disiplin tingkat tinggi. Wartawan yang melanggar kode etik, seperti menulis berita tanpa narasumber yang jelas atau menyebarkan hoaks, siap dikenakan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak hormat.
Komitmen Kawal Kepentingan Publik AKPERSI Sumsel menegaskan komitmennya sebagai pengawal kepentingan masyarakat. Mulai dari isu kemanusiaan, pertambangan ilegal, hingga transparansi anggaran daerah akan terus dikawal. Independensi menjadi harga mati, segala bentuk intervensi yang mencoba merusak integritas jurnalisme akan ditolak mentah-mentah.
Kehadiran tokoh besar seperti Laksamana TNI (Purn) Dr. Drs. Ir. Yono Thamrin serta jajaran Forkopimda semakin mengukuhkan posisi AKPERSI sebagai organisasi yang serius dan kredibel.
Dengan resmi berkibarnya bendera AKPERSI di seluruh penjuru Sumatera Selatan, pesan yang disampaikan sangat jelas: Seluruh pemangku kebijakan diharapkan bekerja secara transparan dan akuntabel, seiring dengan meningkatnya peran kontrol sosial dari insan pers yang profesional.
(Joe)
