
KATINGAN _ mitranegaramntv.com – Berkaitan atas perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang di ketahui bahwa oknum kepala desa duserman telah menerbitkan surat undangan musyawarah desa terkait pembentukan dan penetapan panitia dalam pekerjaan tambang/sedot atau pertambangan tanpa izin PETI termasuk tambang emas ilegal (20/11/2026)

Adapun surat tersebut di terbitkan pada 4 November 2026 dan akan di agendakan dalam pertemuannya tepat pada hari jumat yang lalu terkait untuk menetapkan mantan kades tuyo musan sebagai ketua panitia kegiatan tambang emas ilegal di kecamatan katingan hilir kabupaten katingan propinsi kalimantan tengah

Disisi lain berdasarkan data dan fakta serta bukti yang sudah di amankan oleh Ketua umum dewan pimpinan pusat DPP Lembaga Bantuan Hukum LBH Perisai Keadilan Rakyat PKR Tipikor akan melayangkan surat somasi secara hukum dan akan di tujukan kepada oknum kepala desa duserman serta mantan kades yang terlibat

Menurut Ermansyah dengan tegas melakukan pelanggaran administrasi pemerintahan UU Desa kades dilarang menggunakan atribut dan kewenangan jabatannya untuk melegitimasi kegiatan yang melanggar hukum” penyalahgunaan wewenang melanggar larangan dalam pasal 29 huruf’ C, UU nomor dan tahun 2014 tentang desa beserta perubahannya yang menegaskan bahwa kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang tugas hak dan atau kewajibannya

Ditambahkan lagi oleh Ketum LBH PKR Tipikor bahwa tindakan kepala desa yang menggunakan kop surat resmi tanda tangan dan stempel jabatan untuk memfasilitasi musyawarah penambangan emas tanpa izin PETI merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum berlapis secara hukum tindakan itu masuk ke dalam ranah pelanggaran administratif sekaligus tindak pidana
Ditempat yang terpisah Uriati Lahopang Ketua DPW LBH PKR Tipikor angkat bicara jika surat kepala desa di jadikan dasar atau fasilitas bagi pelaku PETI untuk beroperasi kepala desa dapat di jerat sebagai pihak yang membantu atau turut serta melakukan tindak pidana Pasal 55 atau 56 KUHP lama/Pasal 20 atau 21 UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal hingga 5 tahun penjara

Bersambung …
( Yudi )
![]()





